BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH KABUPATEN LUWU
+62 853-3919-9696

RAPAT PEMBAHASAN RENCANGAN POKJA PKP TAHUN 2023 OLEH BAPPELITBANGDA KABUPATEN LUWU

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Luwu menggelar rapat untuk pembahasan rancangan program kerja (Pokja) PKP 2023 dan program kerja periode 2023-2024.

Rapat dipimpinan langsung Kepala Bappelitbangda, Moch Arsal Arsyad sebagai Ketua Pokja Perumahan Kawasan Pemukiman (PKP), Selasa (19/9).

Hadir dalam rapat, Asisten II Albaruddin A. Picunang, Kepala Dinas Perkim H Sofyan Thamrin, perwakilan dari Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, Dinas PUPR dan sejumlah OPD yang terlibat dalam PKP.

Pada kesempatan itu, Arsal menyampaikan, tujuan dari rapat tersebut untuk menggali persoalan sektor yang mempengaruhi kawasan pemukiman yang sehat dan layak huni.

“Olehnya itu, data yang disajikan kita bedah bersama, solusinya apa dan seperti apa, termasuk intervensi kebijakannya bagaimana,” kata Arsal.

“Tugas kita melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan PKP yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan/atau pelaku lainnya,” lanjutnya.

Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim), H Sofyan Thamrin menjelaskan, penataan kawasan pemukiman menjadi kewajiban dan mesti mendapat perhatian serius seluruh OPD terkait.

Menurutnya, Luwu ke depan bukan lagi menjadi daerah lintasan, tapi daerah tujuan. Hal ini dipengaruhi hadirnya sejumlah industri khususnya di Kecamatan Bua.

“Luwu akan jadi daerah tujuan. Tenaga kerja akan berdatangan di Luwu dan membangun gubuk, bukan rumah. Ini akan memicu muncul pemukiman kumuh yang berdampak pada sanitasi lingkungan dan muaranya pada persoalan kesehatan masyarakat,” kata Sofyan.

Ia juga menyinggung pertumbuhan perumahan di Bua yang mana telah ditetapkan sebagai kawasan industri.

“Hadirnya industri di Bua dan Latimojong akan mendorong peningkatan PAD untuk Kabupaten Luwu namun juga potensi konflik yang sulit ditangani jika tidak kita petakan lebih awal, contoh persoalan lahan dan pemukiman warga,” sebutnya.

Sementara Asisten II Albaruddin A. Picunang mengusulkan rapat Pokja PKP ke depannya difokuskan pada dua daerah yakni Kecamatan Bua sebagai kawasan industri dan Kecamatan Latimojong sebagai area konsesi Tambang Emas PT BMS.

“Kita rapat di dua daerah ini, libatkan para camat, lurah dan kepala desa setempat,” ujarnya.

Data 2022 rumah layak huni di Kabupaten Luwu sekitar 37.066 unit atau 78,98 persen. Target 2023 rumah layak huni naik menjadi 80,47 persen dan target 2024 rumah layak huni 81,96 persen. (Bappelitbangda Kab. Luwu)

=